aplikasi satpol app agustus 2017

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, bahwa saat ini aplikasi Sapu Jagat digunakan Satpol PP untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan monitoring seluruh personel yang bertugas di lapangan. "Aplikasi Sapu Jagat kami gunakan untuk melakukan pelacakan atau tracking titik lokasi petugas Satpol PP di lapangan. Tracking dilakukan Satpol PP Kota Surabaya mengenalkan aplikasi Sapu Jagat alias Sistem Pengawasan Terpusat Jaga Kota Surabaya).SUARASULUT.COM,MANADO- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) meluncurkan empat aplikasi sekaligus. Aplikasi tersebut merupakan Inovasi Pelayanan Publik. Keempat aplikasi ini dilaunching, Selasa (31/8/2021) di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut. Kepala Satpol-PP Sulut Farly Kotambunan, Papa Pande (Cepat Tanggap PPNS dalam .

Liputan6.com, Surabaya - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Jawa Timur memastikan kenyamanan dan keamanan semua tempat di daerah itu melalui Aplikasi Sapu Jagat (Sistem Pengawasan Terpusat Jaga Kota Surabaya). "Selain itu, aplikasi tersebut juga untuk memastikan di setiap traffic light (TL) tidak ada warga Surabaya yang terganggu, baik dari pengamen dan sebagainya," ujar (1) Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. (2) Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pasal 4 Tipologi dan struktur perangkat Satpol PP provinsi dan.

Ada juga Aplikasi Sistem Informasi Penegakan Perda Jawa Tengah (SiPraja) dan Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat (Simlinmas) yang dibuat dan diimplementasikan oleh Satpol PP di daerah."Jadi, setiap aplikasi yang dibangun dapat menjadi satu kesatuan yang saling terhubung," ujarnya dalam Rakor Agenda dan Program Penanganan Pelanggaran Tahun 2022 di Jakarta, Senin malam (17/1/2022). Di tempat yang sama, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengakui untuk menyatukan seluruh aplikasi yang ada di Bawaslu menjadi pekerjaan yang JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengimbau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar tidak mencopot alat peraga kampanye (APK), di posko kemenangan capres-cawapres maupun kantor partai politik. "Kami imbau ke Satpol PP, APK yang ada di posko pemenangan itu enggak boleh dicopot," tutur Koordinator Divisi Pencegahan .

About this app. arrow_forward. The application that will be built to accommodate administrative services and management of functional positions of the Civil Service Police (Satpol PP) Ini adalah rilis pertama Aplikasi Satpol PP. Dalam rilis pertama ini berisi modul Login, Beranda, Dashboard dan Modul Profil. Fikser berharap dengan aplikasi Sapu Jagat, petugas Satpol PP dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Sehingga, keamanan dan kenyamanan warga dapat terjaga sebagaimana harapan dan keinginan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. "Kami berharap dengan adanya aplikasi ini, kami bisa lebih efektif dalam menjalankan tugas kami.Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, bahwa saat ini aplikasi Sapu Jagat digunakan Satpol PP untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan monitoring seluruh personel yang bertugas di lapangan. "Aplikasi Sapu Jagat kami gunakan untuk melakukan pelacakan atau tracking titik lokasi petugas Satpol PP di lapangan. Tracking dilakukan .

Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin, mengatakan, kegiatan ini sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023. "Total jajaran Satpol PP berjumlah 2.300 personel, ditambah dukungan dari unsur lain untuk sama-sama membersihkan alat peraga JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta bakal membantu menurunkan alat peraga kampanye (APK) ketika masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dimulai.. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menjelaskan, jajarannya siap membantu dan memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan tugasnya.A A A. JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Safrizal ZA mengungkapkan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air selama ini. Hal itu diungkapkannya dalam kegiatan rangkaian peringatan Hari .

Dia juga memaparkan, Aplikasi Sapu Jagat dilengkapi berbagai fitur. Di antaranya, pelacakan nama dan lokasi petugas Satpol PP di lapangan. Juga, pemantauan jarak tempuh yang dilalui petugas tersebut. "Aplikasi ini terhubung handphone petugas di lapangan. Nah, ketika petugas akan menjalankan (tugas), dia harus mengaktifkan GPS lokasi dan itu Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Direktorat Pol PP dan Linmas telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dan Kode Etik Pol PP sebagai pengganti dari Permendagri 54 Tahun 2011 untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP.Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, saat ini aplikasi Sapu Jagat digunakan Satpol PP untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan monitoring seluruh personel yang bertugas di lapangan. "Aplikasi Sapu Jagat kami gunakan untuk melakukan pelacakan atau tracking titik lokasi petugas Satpol PP di lapangan.".

Trantibumlinmas dalam keterlibatannya dalam Pemilu diatur di dalam Pasal 351 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan turunannya berupa Peraturan KPU No. 3 Tahun 2018. Melgia menjelaskan bahwa dengan adanya dasar hukum tersebut, maka tiap TPS wajib memiliki 2 orang Linmas untuk mengawasi dan membantu penyelenggaraan Pemilu.Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo menegaskan, Satpol PP DKI yang memiliki kewenangan untuk menertibkan APK melanggar justru tak banyak bertindak. "Sekarang itu malah Satpol PP yang cuma melihati saja. Kalau kami secara normatif mengimbau kepada peserta pemilu. Dan imbauan juga sudah ada," ujar Benny saat Harusnya segera ditertibkan oleh Satpol PP APK yang rusak-rusak dan sudah tidak layak pajang," ujar Thopaz dalam keterangannya, dikutip Jumat (2/2/2024). Thopaz mencontohkan, APK yang melanggar dan kondisinya sudah tak layak itu di antaranya berada pada batas jalur sepeda, flyover, dan pohon. Penertiban APK tidak bermaksud melanggar Undang .

Baca juga: Rapikan APK yang Berserak di Jalan, Petugas PPSU: Takut Mencelakakan. "Sekaligus kami coba audiensi dengan pihak timses atau caleg bersangkutan," lanjut dia. Sonny menyebut, pemasangan APK di fasilitas umum merupakan pelanggaran dan harus ditindak. "Kalau di Jakarta Pusat, melalui SK Jakpus nomor 725, itu termasuk dilarang.Dengan jumlah penduduk lebih dari 5 Juta Jiwa dan Demografi yang beragam, Luas wilayah 2.966,8 km persegi, Kabupaten Bogor memiliki 40 Kecamatan, terdiri dari 416 Desa dan 19 Kelurahan.Baca juga: Bawaslu Jakbar Sebut Warga Bisa Bantu Copot APK yang Masih Terpasang di Jalan. "Bila masyarakat ingin menertibkan APK, harus didampingi oleh kami (Bawaslu) atau Satpol PP," tutur dia. Lebih lanjut, Quin mengungkap, APK yang ada di Ibu Kota sebagian besar telah dicopot. Pihaknya bekerja sama dengan beberapa instansi sejak dini .